03.09
blogqu
G 30 S/PKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 Spetember sampai di awal 1 Oktober 1965 dimana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota PKI.
Jalannya peristiwa G 30 S/PKI hingga orde baru:
- awal tahun 1965
Bung karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran PM RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. tetapi petinggi angkatan darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan rasa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.
Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antar aktivis dan massanya dan polosi militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan "kepentingan bersama" polisi dan rakyat. Pemimipin PKI DN Aidit, pada Bulan Agustus 1964 menganjurkan semua anggota PKI mmbersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat "massa tentara" subyek karya-karya mereka.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965, ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Bentokan-bentrkan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah. Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, dimana disana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.
Permulaan tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Pada waktu yang sama Jenderal-Jenderal militer tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jenderal-jenderal tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya Menpangad.
Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata dimana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara republik Indonesia dan unsur-unsur masyarkat Indonesia, termasuk para komunis".
Rejim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.
tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima didalam angkatan bersenjata yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Jenderal-jenderal militer berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke komite sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di Bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer da negara sedang diubah untuk memecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.
Pada 1Oktober 1965, 6 Jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh letkol Untung. panglima Komando strategi angkatan darat saat itu, Mayjen soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.
Isu Dewan Jenderal
Pada saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi angkatan darat yang tidak puas terhadap Sukarno dan berniat untuk menggulikannya. Menanggapi isu ini Sukarno disebut-sebut memerintahkan pasukan cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Sukarno. Namun tak diduga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.
pada akhir 1965, antara 500000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi., tanpa adaya perlawanan sama sekali. sewaktu regu-regu militer yang mendukung dana CIA menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka.
Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35000 orang menjadi korban di permulaan 1966.
di daerah-daerah lain para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka.
Akhir 1969, Paling sedikit 250000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk belasan orang sejak tahun 1980-an.
Supersemar
Lima bulan setelah itu pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui surat perintah sebelas Maret. ia memrintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengenbalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini digunakan pertama kali oleh Suharto untuk melarang PKI sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebgai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.
- Juli 1969
Parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konsitusi dibawah dekrit presiden(dengan dukungan penuh dari PKI). Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para Jenderal militer ke posisi-posisiyang penting. Sukarno menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin. PKI menyambut demokrasi Terpimpin Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara Nasionalis, agama dan kmunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era Demokrasi Terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. pendapatan ekspor menurun, dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
Posted in: 
